MENDATA Oeang Daerah TAPANULI

From Help

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(perbaiki posisi)
 
(7 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{kintamoney}}
:{{daftarartikel}}
:{{daftarartikel}}
MENDATA Oeang Daerah TAPANULI
MENDATA Oeang Daerah TAPANULI
Line 29: Line 30:
Hingga awal kemerdekaan, Keresidenan Tapanuli terbagi atas 4 kabupaten (afdeling) : (1) Tapanuli Tengah (Sibolga en omstreken; Sibolga & sekitarnya) dengan ibukota Sibolga; (2) Tapanuli Selatan (Angkola & Sipirok) dengan ibukota Padang Sidempuan; (3) Tapanuli Utara (Bataklanden; Tanah Batak) dengan ibukota Tarutung; dan (4) Nias dengan Ibukota Gunung Sitoli.
Hingga awal kemerdekaan, Keresidenan Tapanuli terbagi atas 4 kabupaten (afdeling) : (1) Tapanuli Tengah (Sibolga en omstreken; Sibolga & sekitarnya) dengan ibukota Sibolga; (2) Tapanuli Selatan (Angkola & Sipirok) dengan ibukota Padang Sidempuan; (3) Tapanuli Utara (Bataklanden; Tanah Batak) dengan ibukota Tarutung; dan (4) Nias dengan Ibukota Gunung Sitoli.
 +
Tahun 1947 Tapanuli dibagi menjadi 9 Kabupaten : Di Utara – Silindung (dengan ibukota Tarutung), Humbang (Dolok Sanggul), Toba/Samosir (Balige), Dairi (Sidikalong); Di Tengah – Sibolga (Sibolga); Di Selatan – Angkola (Padang Sidempuan), Batang Gadis (Penyambungan), Padang Lawas (Gunung Tua) di Selatan; dan Nias (Gunung Sitoli). Pusat pemerintahan Keresidenan dipindahkan dari Sibolga ke Aek Sitahuis (Sibolga II); hal.145
Tahun 1947 Tapanuli dibagi menjadi 9 Kabupaten : Di Utara – Silindung (dengan ibukota Tarutung), Humbang (Dolok Sanggul), Toba/Samosir (Balige), Dairi (Sidikalong); Di Tengah – Sibolga (Sibolga); Di Selatan – Angkola (Padang Sidempuan), Batang Gadis (Penyambungan), Padang Lawas (Gunung Tua) di Selatan; dan Nias (Gunung Sitoli). Pusat pemerintahan Keresidenan dipindahkan dari Sibolga ke Aek Sitahuis (Sibolga II); hal.145
 +
Agresi Belanda I (21 Juli 1947) mencerai-beraikan Pemerintahan Sumatra Timur. Tapanuli menampung beratus ribu pengungsi yang mebanjir dari Sumatera Timur (hal.145). Semua ORITA dan ORIDA Sumatra Timur tertanggal setelah tanggal tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Pemerintah Keresidenan Tapanuli mencetak Orita (Uang Republik Indonesia Tapanuli). Maksud semula hanya mengeluarkan uang harga Rp.5,- dan Rp.10,- untuk memudahkan penukaran Orips cetakan Pematang Siantar harga Rp.100,- yang dibawa oleh pengungsi (hal.145)
Agresi Belanda I (21 Juli 1947) mencerai-beraikan Pemerintahan Sumatra Timur. Tapanuli menampung beratus ribu pengungsi yang mebanjir dari Sumatera Timur (hal.145). Semua ORITA dan ORIDA Sumatra Timur tertanggal setelah tanggal tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 1947, Pemerintah Keresidenan Tapanuli mencetak Orita (Uang Republik Indonesia Tapanuli). Maksud semula hanya mengeluarkan uang harga Rp.5,- dan Rp.10,- untuk memudahkan penukaran Orips cetakan Pematang Siantar harga Rp.100,- yang dibawa oleh pengungsi (hal.145)
-
Patut dicatat Bon R.I. Kawedanan Barus (KUKI 1996 : H-490) tertanggal 26 Desember 1947. Barus terletak ditepi pantai, utara Sibolga. Nilainya yang R.500 sulit dimengerti. Bandingkan dengan R.1 Nias (25-9-1947) dan R.25 ORITA (18-11-1947). Berkenaan dengan ORITA, perlu kiranya dicatat : tgl. 23 September 1947 Keresidenan Tapanulii (dengan Residen Dr. Ferdinand Lumban Tobing) ditambah kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuan Batu, Simalungun yang juga disebut Keresidenan Sumatra Timur-Selatan (dengan Residen Mr. Abu Bakar Djaar) berada dibawah Gubernur Militer Dr. Gindo Siregar. Kabupaten Langkat dan Tanah Karo digabung dengan Keresidenan Aceh dibawah Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureueh. Penataan ulang TNI di kedua wilayah itu berlangsung penuh ketegangan, terutama di Tapanuli.
+
 
-
Perlu dicatat bahwa mulai 15 April 1948 Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan sisa Sumatra Timur berada dibawah Gubernur Propinsi Sumatra Utara, Mr. S.M. Amin, walau Mr. T.M. Hasan baru berhenti menjabat Gubernur Sumatera sejak 1 Juni 1948. Buku Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan (Dwi Purwoko, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal.44) mencatat ketetapan No.46/Bkt/U tgl. 15 April 1948 yang memberi kuasa kepada Residen Tapanuli untuk mengeluarkan Orips sejumlah dua milyard rupiah buat keperluan : Pembelian Beras Rp http://www.facebook.com/l/ed5bcLXIqc-7DyTFYzDyJk9XUFQ/1.500.000.000,- dan pembelanjaan Pemerintahan Rp 500.000.000,-. Perhatikan tanggal 28 April 1948 pada ORITA R.50; nilai yang tinggi untuk ORIDA.
+
Patut dicatat Bon R.I. Kawedanan Barus (KUKI 1996 : H-490) tertanggal 26 Desember 1947. Barus terletak ditepi pantai, utara Sibolga. Nilainya yang R.500 sulit dimengerti. Bandingkan dengan R.1 Nias (25-9-1947) dan R.25 ORITA (18-11-1947).  
 +
 
 +
Berkenaan dengan ORITA, perlu kiranya dicatat : tgl. 23 September 1947 Keresidenan Tapanulii (dengan Residen Dr. Ferdinand Lumban Tobing) ditambah kabupaten Asahan, Deli Serdang, Labuan Batu, Simalungun yang juga disebut Keresidenan Sumatra Timur-Selatan (dengan Residen Mr. Abu Bakar Djaar) berada dibawah Gubernur Militer Dr. Gindo Siregar. Kabupaten Langkat dan Tanah Karo digabung dengan Keresidenan Aceh dibawah Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureueh. Penataan ulang TNI di kedua wilayah itu berlangsung penuh ketegangan, terutama di Tapanuli.
 +
 
 +
Perlu dicatat bahwa mulai 15 April 1948 Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan sisa Sumatra Timur berada dibawah Gubernur Propinsi Sumatra Utara, Mr. S.M. Amin, walau Mr. T.M. Hasan baru berhenti menjabat Gubernur Sumatera sejak 1 Juni 1948. Buku Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan (Dwi Purwoko, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal.44) mencatat ketetapan No.46/Bkt/U tgl. 15 April 1948 yang memberi kuasa kepada Residen Tapanuli untuk mengeluarkan Orips sejumlah dua milyard rupiah buat keperluan : Pembelian Beras Rp 1.500.000.000,- dan pembelanjaan Pemerintahan Rp 500.000.000,-. Perhatikan tanggal 28 April 1948 pada ORITA R.50; nilai yang tinggi untuk ORIDA.
 +
 
Perlu pendalaman sejarah untuk mengerti apa yang terjadi sebelum dan sesudah Peristiwa 10 September 1948. Konon ada suasana mirip “perang saudara” antara pihak Utara yang “diwakili” Brigade Banteng Negara pimpinan Liberty Malau di Tarutung dan pihak Selatan dengan Brigade B pimpinan Mayor Bedjo di Padang Sidempuan. Keduanya berasal dari para laskar Medan Area (Sumatera Timur). Sibolga menjadi ajang perebutan.
Perlu pendalaman sejarah untuk mengerti apa yang terjadi sebelum dan sesudah Peristiwa 10 September 1948. Konon ada suasana mirip “perang saudara” antara pihak Utara yang “diwakili” Brigade Banteng Negara pimpinan Liberty Malau di Tarutung dan pihak Selatan dengan Brigade B pimpinan Mayor Bedjo di Padang Sidempuan. Keduanya berasal dari para laskar Medan Area (Sumatera Timur). Sibolga menjadi ajang perebutan.
 +
Seruan Pak Residen lewat surat 27 Oktober 1948 untuk menghentikan pertempuran dan masing-masing tinggal dulu pada tempatnya yang sekarang, rupanya tidak mendapat tanggapan. Tercatat : dengan mundurnya Brigade Banteng Negara dari Sibolga turut serta Residen Dr. F. Lumban Tobing, Sementara wakil Residen Binanga Siregar dengan staff Pemerintahan Keresidenan Tapanuli lainya tinggal di Sibolga, dan Panglima Sumatera yang ke Tarutung untuk menjumpai Residen Dr. F. Lumban Tobing dan mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Brigade Negara kiranya menjelaskan ORITA R.200 yang dikeluarkan dengan ketetapan No.3/Trt. Tertanggal 23 Nopember 1948. Perhatikan tanggal pada ORITA R.100 yang 11 Oktober 19948, yang masih di Sibolga.
Seruan Pak Residen lewat surat 27 Oktober 1948 untuk menghentikan pertempuran dan masing-masing tinggal dulu pada tempatnya yang sekarang, rupanya tidak mendapat tanggapan. Tercatat : dengan mundurnya Brigade Banteng Negara dari Sibolga turut serta Residen Dr. F. Lumban Tobing, Sementara wakil Residen Binanga Siregar dengan staff Pemerintahan Keresidenan Tapanuli lainya tinggal di Sibolga, dan Panglima Sumatera yang ke Tarutung untuk menjumpai Residen Dr. F. Lumban Tobing dan mengadakan pembicaraan dengan pimpinan Brigade Negara kiranya menjelaskan ORITA R.200 yang dikeluarkan dengan ketetapan No.3/Trt. Tertanggal 23 Nopember 1948. Perhatikan tanggal pada ORITA R.100 yang 11 Oktober 19948, yang masih di Sibolga.
 +
Letkol. A.E. Kawilarang baru menjabat Komandan Sub Territorium VII(Tapanuli & Sumatera Timur-Selatan) mulai 28 Nopember 1948; terlambat 6 bulan dari surat tugas yang ditanda-tangani Wakil Presiden tgl. 24 Mei 1948 (Ramadhan KH, “A.E. Kawilarang”, Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal.138).
Letkol. A.E. Kawilarang baru