Sejarah Uang Kertas Di Indonesia

From Help

Jump to: navigation, search
menuju ke www.kintamoney.com
Lihat daftar artikel.

Seperti halnya yang terjadi di negara lain, penerbitan dan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar dalam dunia perdagangan di Indonesia, lebih belakangan dibandingkan dengan penggunaan koin atau uang logam. Perkembangan uang kertas di wilayah nusantara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik, kolonialisme dan pembentukan negara baru. Karena otorisasi penerbitan dan pemberlakuan uang sebagai instrumen moneter suatu negara berada di bawah wewenang pemerintahan yang berkuasa.

Menilik dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang dibagi-bagi menurut periode waktu, maka Sejarah Uang Kertas Indonesia juga dibagi menurut periode sebagai berikut:

  1. Jaman Pemerintaahan Hindia Belanda (1602–1942)
  2. Jaman Pemerintahan Pendudukan Jepang (1942–1945)
  3. Jaman Pemerintahan Indonesia (1945–sekarang)
    • Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)
    • Periode Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
    • Periode Republik Indonesia (1950–sekarang)

Contents

Jaman Pemerintahan Hindia Belanda (1602-1942)

Uang kertas tertua di Indonesia tercatat keluar pada tahun 1782, dimana peredarannya hanya terbatas di kawasan Ambon, Banda, Batavia / Jakarta dan Ternate. Bentuk uang kertas ini sangat sederhana sekali, mirip bon atau pamflet kecil, dan dapat dikatakan sebagai uang "sebelah" karena hanya dicetak dibagian muka dengan menggunakan mesin stensil, sedangkan bagian belakang masih dibiarkan kosong. Uang ini dicetak dalam jumlah sedikit. Peredarannya hanya terbatas pada kalangan Belanda dan orang pribumi tertentu (golongan ningrat / bangsawan / pedagang ). Seperti uang kertas masa kini, uang tersebut pun memiliki tanda tangan dan stempel penguasa saat itu, yaitu VOC.

Uang ini dikeluarkan sampai tahun 1855 dan sedikit demi sedikit ada perbaikan di bidang bentuk dan penampilan, dan mulai memiliki nilai nominal dan pengamanan, seperti uang kertas 1 Gulden 1815 seri "Kreasi", dimana sudah menggunakan ornamen sebagai garis tepi (border), sudah menggunakan pengamanan karena kertas uang yang digunakan adalah kertas bergaris, dan yang menarik disini adalah telah digunakan bahasa Arab-Melayu dan bahasa Belanda.

Sejarahuangkertasdiindonesia01.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia02.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia03.jpg

Javasche Bank adalah instansi yang berperan aktif dalam hal moneter di Hindia Belanda setelah kejatuhan VOC. Mereka mulai ambil bagian pada tahun 1828, dimana mereka mengedarkan satu seri biljet Javasche Bank yang masih berupa uang "sebelah", tapi sudah semakin maju, dimana setiap mata uang yang dikeluarkan sudah memiliki nomer seri dengan tulisan tangan, dan pada tahun 1832 dikeluarkan seri Tembaga, dimana uang kertas ini mirip dengan kwitansi yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1846 diedarkan uang seri "Recipes", kemudian tahun 1851 diedarkan uang seri "biljet Javasche Bank".

Sejarahuangkertasdiindonesia04.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia05.jpg
Keterangan:
kiri: Uang kertas De Javasche Bank nominal 10 Gulden seri Bingkai/Frame
kanan: Uang kertas De Javasche Bank nominal 200 Gulden, gambar J.P.Coen dan Merkurius

Sedangkan uang kertas yang lengkap dan utuh, dimana kedua permukaanya terisi penuh dengan gambar / huruf / ornamen seperti umumnya uang kertas masa kini, baru muncul sekitar tahun 1864 dengan dikeluarkan seri "Bingkai / Frame" tulisan dan ornamen yang ada tidak lagi didominasi dengan warna tinta hitam, melainkan sudah bervariasi dengan penggunaan beranekaragam warna, dan sudah menggunakan teknologi modern "tanda air / watermark" berupa tulisan "Javasche Bank". Dari segi artistik dan mutu kertas, dari tahun ke tahun sudah semakin baik, dan hal ini berlanjut hingga masuknya Jepang pada tahun 1942. yang menarik dari uang ini adalah sudah digunakan 4 bahasa: Belanda, Cina, Jawa & Melayu dengan menggunakan huruf Arab Gundul. Pada tahun 1873 dikeluarkan uang seri "Frame 2", dan pada tahun 1897 dikeluarkan uang seri "Coen Mercurius".

Ciri khas yang mendominasi pada uang kertas Hindia Belanda pada periode ini adalah digunakan gambar / potret "Jan Pieterszoon Coen" baik berupa gambar kepala ataupun lengkap seluruh badan. Jan Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jendral yang berpengaruh pada tahun 1618–1629, dimana dia adalah pendiri kota Batavia yang sebelumnya bernama Jacatra dan sekarang bernama Jakarta. Dibawah kepemimpinanya, VOC berhasil menguasai kepulauan Nusantara dengan politiknya yang terkenal "Devide et Impera" (Politik adu domba). Seri ini berlanjut dengan dikeluarkan seri "Coen 1" pada tahun 1901.

Sejarahuangkertasdiindonesia06.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia07.jpg

Variasi lain uang kertas jaman Hindia Belanda adalah uang kertas seri munbiljet Wilhelmina, dimana pada bagian depan terpampang potret ratu Belanda tersebut, sedang bagian belakang terpampang lambang kerajaan Belanda "Crowned Dutch". Uang ini muncul pertama kali pada tanggal 4 Agustus 1919 dan hanya memiliki 2 pecahan saja, yaitu 1 gulden dan 2 ½ Gulden sehingga dinamakan seri munbiljet.

Kemudian berturut-turut dikeluarkan
Sejarahuangkertasdiindonesia08.jpg
Seri 'Gedung Javasche Bank', tahun 1919, di bagian depan uang ini terpampang gambar gedung Javasche Bank di Batavia
Sejarahuangkertasdiindonesia09.jpg
Seri 'Muntbiljet', tahun 1920
Sejarahuangkertasdiindonesia10.jpg
Seri 'Coen 2', tahun 1925
Sejarahuangkertasdiindonesia11.jpg
Seri 'Wayang'

Pada tahun 1933, Javasche Bank mengeluarkan seri uang bergambar "wayang orang" dengan nominal pecahan 5 gulden sampai 1.000 Gulden. Penampilan uang kertas ini sangat indah dibandingkan dengan uang kertas Hindia Belanda lainya, dimana secara grafis uang ini kaya akan warna dan sangat artistik. Pada tahun 1940 keluar lagi uang kertas Hindia Belanda seri Munbiljet, dimana yang menarik dari seri ini adalah pada pecahan 1 guldennya di bagian belakangnya menggunakan gambar "Stupa candi Borobudur", dan mungkin pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda mengakui keindahan candi Borobudur dan mengabadikannya di dalam uang kertasnya.

Sejarahuangkertasdiindonesia12.jpg
1 Gulden Muntbiljet, dengan 2 design gambar stupa Borobudur yang berbeda, di bagian belakang (reverse)

Disamping uang resmi pemerintahan Hindia Belanda, pada saat itu juga diberlakukan sejenis alat tukar yang disebut sebagai "uang partikelir" atau uang kupon. Uang ini hanya beredar di kawasan perkebunan. Sebagaimana diketahui selain dari monopoli dagang, pemerintah Hindia Belanda juga mengambil keuntungan sepihak dari usaha-usaha perkebunan di wilayah jajahannya. Perkebunan ini pada umumnya dipegang oleh teknokrat Belanda atau para tuan tanah. Perkebunan-perkebunan tersebut menggunakan tenaga kuli kontrak yang diupah dengan upah yang sangat rendah. Untuk membayar para kuli, penguasa perkebunan mencetak uang sendiri berupa kupon-kupon bernominal dari 10 sen sampai 1 gulden. Uang partikelir ini berupa kupon-kupon yang pada umumnya dicetak di atas karton tebal selebar kartu nama, dan hanya berlaku di kawasan perkebunan itu saja. Dengan kupon-kupon inilah para kuli membeli beras, garam, gula, minyak dan kebutuhan lainnya.

Ada pendapat uang partikelir ini diciptakan untuk memudahkan para kuli kontrak untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka tidak perlu berbelanja di luar perkebunan, sehingga tidak perlu berjalan jauh ke kota, mengingat letak perkebunan pada umumnya terpencil atau jauh dari permukiman kota. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa maksud sebenarnya diberlakukan uang partikelir tersebut agar para kuli tidak melarikan diri, sebab di luar perkebunan uang partikelir tersebut tidak laku. Dengan demikian jika seorang kuli melarikan diri sebelum kontraknya habis, menjadi terjerat oleh langkahnya sendiri karena tidak sepeserpun uang yang dimilikinya. Atau pendapat lain yang mengatakan agar uang yang dikeluarkan pihak perkebunan untuk membayar gaji bisa kembali lagi ke tangan penguasa perkebunan tersebut. Perkebunan yang mengeluarkan uang partikelir antara lain : Asahan Tabak Maatschapaij, Tanjung Pasir Estate, Bandar Poeloe Estae, dll

Jaman Pemerintahan Dai Nippon (Pendudukan Jepang, 1942-1945)

Antara tahun 1942-1945, di Indonesia pernah beredar mata uang kertas "gulden" Jepang. Seperti tercantum dalam sejarah, 5 Maret 1942 Batavia jatuh, tiga hari kemudian Belanda bertekuk lutut di Bandung. Jepang mulai unjuk gigi atas tanah Indonesia. Secara militer memang Jepang telah menguasai tanah jajahan, tetapi belum secara arti ekonomi. Sektor perekonomian seperti umumnya tujuan utama penguasaan sebuah wilayah melalui perang belumlah diraih Jepang. Untuk itulah Jepang membekukan mata uang yang tengah beredar, dimana Gulden Hindia Belanda diusahakan ditarik secepatnya dari peredaran, dan sebagai penggantinya Jepang mengeluarkan uang baru. Uniknya, Jepang masih menggunakan istilah Gulden untuk uang barunya tersebut. Bedanya jika Gulden Belanda dikeluarkan oleh Javasche Bank, maka Gulden Jepang diterbitkan dengan nama "De Japansche Regeering" yang bernominal 1 sen sampai 10 Gulden. Pada tahun 1943 dikeluarkan lagi uang kertas, tapi kali ini tidak memakai istilah gulden, melainkan dengan istilah "roepiah" dan diterbitkan oleh "Dai Nippon Teikoku Seihu". Untuk pertama kalinya kata "roepiah" ditulis dengan huruf latin. Nominal dari seri ini adalah dari ½ roepiah sampai 100 roepiah. Beberapa panorama Indonesia ditampilkan dalam uang kertas ini seperti petani dan kerbau membajak sawah pada pecahan 1 roepiah, rumah adat masyarakat Batak pada pecahan 5 roepiah, profil tokoh wayang "Gatotkaca" dan stupa candi Borobudur pada pecahan 10 dan patung "Wisnu" menungang "Garudayasa" dan wayang kulit "Arjuna" pada pecahan 100 roepiah. Juga diterbitkan seri lain yang bertuliskan "Pemerintah Dai Nippon" yang hanya beredar pecahan 100 roepiah saja sedangkan pecahan 1.000 roepiah tidak sempat diedarkan. Pada awalnya pemerintah Jepang memberikan nomor seri di setiap lembar uang kertas pecahan besar seperti 1, 5 dan 10 gulden sebagai indikasi jumlah uang yang diedarkan, akan tetapi belakangan tidak dituliskan lagi, sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa banyaknya uang kertas yang telah diedarkan oleh Jepang sesungguhnya, dan hal ini sangat berbahaya dari segi moneter. Bukan tidak mungkin uang ini dicetak sedemikian banyak tanpa jaminan logam berharga sebagaimana konsensus International. Oleh karena itu lambat laun masyarakat tidak percaya terhadap uang Jepang dan lebih percaya pada uang lama yakni Gulden Hindia Belanda, walaupun penguasa Jepang telah menyatakan tidak berlaku. Memang menarik suatu jenis mata uang dari peredarannya pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, dan hal ini berlaku pada Gulden Hindia Belanda, dimana pada kenyataannya di jaman Pendudukan Jepang, uang Belanda baik yang koin maupun yang kertas tetap beredar di masyarakat secara luas.

Sejarahuangkertasdiindonesia13.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia14.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia15.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia16.jpg Sejarahuangkertasdiindonesia17.jpg

Jaman Pemerintahan Republik Indonesia (1945-Sekarang)

(1) Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1949)

Sejarahuangkertasdiindonesia18.jpg
Sejarahuangkertasdiindonesia19.jpg
Sejarahuangkertasdiindonesia20.jpg

Setelah Jepang menyerah kalah pada sekutu pada bulan Agustus 1945, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi perekonomian di Indonesia tidak kunjung membaik, malah sebaliknya tambah lama semakin menjadi buruk dimana harga-harga melambung tinggi di luar jangkauan daya beli masyarakat. Kondisi ini semakin diperburuk lagi setelah pendaratan sekutu di tanah air pada tanggal 29 September 1945 yang diboncengi oleh pasukan tentara Belanda (NICA) di bawah pimpinan Dr.H.J. van Mook. Pada masa itu tentara Sekutu merampas Oeang Jepang dari tangan Jepang di Jakarta sejumlah 2.000 juta roepiah dan oleh tentara sekutu, uang tersebut dihambur-hamburkan di tengah masyarakat, akibatnya harga barang naik terus menerus setiap hari, inflasi semakin tidak terkendali dan roepiah Jepang semakin tidak dipercayai oleh kaum pedagang karena nilainya yang terus menerus turun dibandingkan dengan harga barang.

Setelah memproklamirkan kemerdekaan RI, pemerintah RI menyadari belum mampu untuk mengeluarkan mata uangnya sendiri, sehingga melalui Maklumat Presiden RI no. 1 / 10 pada tanggal 3 Oktober 1945, pemerintah menetapkan untuk sementara waktu masih memberlakukan 3 jenis mata uang di seluruh wilayah RI, yaitu uang De Javasche Bank, uang Pemerintah Hindia Belanda, dan uang pendudukan Jepang. Sejalan dengan berputarnya waktu, pemerintah RI berusaha keras untuk dapat mencetak dan menerbitkan uang kertas Indonesia, dimana pada akhirnya usaha keras tersebut menghasilkan buahnya yaitu pada tanggal 30 Oktober 1946 dengan diterbitkanya emisi pertama uang kertas ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Adapun pengumumannya kepada seluruh rakyat Indonesia disampaikan sendiri oleh wakil Presiden RI, Drs Moh. Hatta pada tanggal 29 Oktober 1945.

Dasar hukum penerbitan ORI adalah:

  • UU No. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI
  • UU No. 19/1946 tanggal 19 Oktober 1946 tentang nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa atau 100 rupiah uang Jepang di Pulau Sumatra dan ditentukan juga bahwa setiap sepuluh rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Keputusan Mentri keuangan RI No. Ss / 1 / 35 tanggal 29 Oktober 1946 tentang berlakunya secara sah ORI sejak tanggal 30 Oktober 1946 pukul 00:00, serta jangka waktu penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Dengan beredarnya mata uang ORI, harga-harga barang berangsur-angsur kembali normal seperti sebelum pecah perang, akan tetapi apa daya ekonomi sudah porak poranda, dimana rakyat banyak yang sudah tidak memiliki apa-apa, sehingga pemerintah Indonesia pada saat itu menyelenggarakan usaha pembagian uang RI kepada rakyat kecil, dimana setiap satu jiwa berhak memperoleh 1 rupiah, dan untuk setiap kepala keluarga ditambah dengan sebesar 3 sen. Pada masa tersebut hampir di setiap kampung banyak orang, baik tua, muda dan bayi ikut antri dalam pembagian uang. Sedangkan sebelumnya dari pihak sekutu, dengan pengumuman dari Panglima Sekutu, Sir Montagne Stopford pada tanggal 6 Maret 1946 mengumumkan bahwa hanya uang NICA saja yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah pendudukan sekutu. Uang ini dicetak di America oleh perusahaan "American Banknote Company" pada tahun 1943 dan bergambar utama "Ratu Wilhelmina" dan kemudian dikenal dengan istilah "Uang Merah". Sisa-sisa pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingannya di Australia setelah Belanda kalah dari Jepang memang mencetak uang tersebut dalam rangka mempersiapkan diri kembali ke Indonesia manakala Jepang dapat dikalahkan dalam Perang Dunia II. Jadi pada saat itu uang NICA dan uang rupiah Jepang beredar bersama-sama, karena untuk daerah pendudukan memang beredar uang NICA sedangkan untuk daerah lainnya beredar uang rupiah Jepang, dan memang uang NICA hanya mempunyai kegunaan yang kecil yang hanya dapat digunakan untuk membeli barang-barang import/kaleng yang dijual di toko darurat dan dalam jumlah sangat terbatas, sedangkan uang rupiah Jepang diperlukan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya seperti sayuran, beras, ikan dan lain-lain. Karena itulah nilai tukar uang NICA terus merosot terhadap uang rupiah Jepang, yang pada awalnya ditetapkan 1 rupiah Jepang sama dengan 3 sen uang NICA atau dengan kata lain 33:1, di bulan berikutnya nilainya turun menjadi 25:1 dan bahkan sampai 20:1. Di toko-toko seringkali terjadi perselisihan yang tak jarang berakhir dengan kematian, contohnya ada seorang pedagang dari Cideng Barat ditembak mati oleh oknum serdadu KNIL karena pertengkaran kurs uang Jepang. Serdadu tersebut memaksakan belanja dengan kurs 1:33, sedangkan pedagang hanya mau menerima jika kurs 1:20, karena dia menukar di luaran juga berdasarkan kurs 1:20. Sementara itu barang-barang keperluan hidup terus naik, karena uang Jepang semakin hari semakin berkurang tersedot ke daerah pedalaman yanag menghasilkan barang-barang.

Sejarahuangkertasdiindonesia22.jpg
Sejarahuangkertasdiindonesia23.jpg

Selain dari ORI dan uang NICA juga dikenal pula ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) atau mungkin lebih tepat disebut URIDA (Uang Republik Indonesia Daerah). Uang ini dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan dan bahkan kabupaten semasa perang kemerdekaan 1947–1949. Pada prinsipnya, URIDA ini terbit atas ijin pemerintah pusat RI guna memecahkan masalah kekurangan uang tunai di daerah-daerah akibat terputusnya jalur komunikasi normal & suply uang antara pusat dan daerah, karena kian meluasnya daerah pendudukan Belanda sebagai akibat agresi militer I Belanda 21 Juli 1947 dan agresi militer II Belanda 19 Desember 1948. URIDA pertama di Jawa adalah "Uang kertas Darurat untuk daerah Banten" pada tanggal 15 Desember 1947 dan uang ini dicetak di kota Serang, Banten. Sedangkan URIDA pertama di Sumatra adalah URIPS (Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatra) pada tanggal 31 Maret 1947 dan uang ini dicetak di Pematang Siantar, dan sebagai akibat dari agresi militer I Belanda, percetakan tersebut akhirnya dipindahkan ke Bukittingi, karena saat itu Pematang Siantar dikuasai oleh Belanda. Jadi di daerah-daerah wilayah RI selain beredar uang ORI berlaku untuk seluruh kawasan Indonesia, beredar pula uang daerah yang hanya berlaku di wilayah itu saja.

Sejarahuangkertasdiindonesia24.jpg

Akibat agresi militer II Belanda 19 Desember 1948, kota Yogyakarta diduduki Belanda, sebagian pemimpin RI ditangkap dan diasingkan ke pulau Bangka, namun perjuangan gerilya dan diplomasi berjalan terus dengan adanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr.Sjafruddin Prawiranegara di Sumatra Barat. Pada masa itu, Belanda mendukung terbentuknya negara-negara yang berwilayah provinsi / karesidenan yang kemudian bergabung kedalam Badan Permusyawarata Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO).

Pada masa itu pulalah De Javasche Bank menerbitkan uang kertas dari pecahan 5 sampai 1.000 Gulden dengan tahun emisi 1946 dan pada tahun 1948 menerbitkan pecahan ½, 1 dan 2 ½ Gulden. Mata uang inilah yang seringkali disebut sebagai uang "Federal". Perkembangan pasca 19 Desember 1948 memungkinkan peredaran uang federal hampir mencapai seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat yang pada saat itu masih berlaku uang Nederlands Nieuw Guinea. Tanggal 29 Juni 1949, Belanda meninggalkan kota Jogjakarta dan pemerintahan pusat RI kembali berfungsi lagi di kota ini. Pada tanggal 1 Juli 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku mentri negara / koordinator keamanan, menetapkan ORI masih tetap berlaku sebagai alat pembayara yang sah disamping uang NICA yang beredar selama masa pendudukan.

(2) Periode Republik Indonesia Serikat (1949–1950)

Sejarahuangkertasdiindonesia25.jpg

Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada bulan Agustus 1949 antara pihak Belanda, RI dan BFO menghasilkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Pemerintah RIS mengluarkan uang kertasnya yang pertama dan sekaligus yang terakhir dengan pecahan 5 dan 10 Rupiah dengan tanggal emisi 1 Januari 1950. Uang ini dicetak di Thomas de la Rue & Co. Ltd, London, dan demi pertimbangan penyehatan keuangan, pada sekitar Februari 1950, uang ORI ditarik dari peredaran dan diganti dengan De Javasche Bank.

Sejarahuangkertasdiindonesia26.jpg

Pada masa tersebut ada peristiwa yang menarik dan mengejutkan yang terkenal dengan sebutan peristiwa "gunting Sjafruddin", dimana pada tanggal 20 Maret 1950, Pemerintah RIS (Kabinet Hatta) melalui surat keputusan Mentri keuangan RIS nomer PU / 1 menetapkan untuk "menggunting" uang kertas De Javasche Bank & Hindia Belanda dari pecahan 5 gulden ke atas menjadi 2 bagian dimana bagian kiri dinyatakan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai 50% dari nilai sebelumnya, serta berlaku sampai dengan 9 Agustus 1950 pukul 18.00. Bagian kanan dapat ditukar dengan obligasi negara berbunga 3% pertahun dengan jangka waktu pembayaran 40 tahun. Sedangkan deposito atau simpanan di bank juga memiliki nasib yang sama dengan bagian kanan uang yang tergunting tersebut.

Yang perlu dicatat uang ORI dan ORIDA tidak terkena peristiwa gunting Sjafruddin, hanya uang De Javasche Bank dan Hindia Belanda saja yang terkena dampaknya. Karena yang terkena gunting Sjafruddin ini adalah uang kertas pecahan 5 gulden keatas, maka yang paling terkena dampaknya adalah golongan ekonomi menengah ke atas, memang pada saat itu banyak masyarakat yang kaget dan bingung terutama kalangan pengusaha dan pedagang, akan tetapi kejutan itu berangsur-angsur lenyap ditelan dinamika kehidupan dan waktu. Banyak orang yang menukarkan bagian kanan uang kertas yang digunting di Bank dengan obligasi, akan tetapi banyak juga yang lalai dan tidak menggunakan kesempatan tersebut. Obligasi Pinjaman Darurat 1950 itu berbentuk surat berharga dengan memiliki nominal 100; 500 dan 1.000 rupiah dengan 43 kupon bunga tahunan, dan dicetak di percetakan NV G. Kolff & Co dan nilai seluruh obligasi adalah 1.5 miliar rupiah. Kupon terakhir dengan bunga 3% / tahun tersebut dapat diuangkan pada tanggal 1 September 1993. Sedangkan 50% nilai simpanan di bank, oleh bank dimasukkan ke dalam rekening yang diberi nama "Pendaftaran Pinjaman Negara 3% Tahun 1950" yang hanya dapat digunakan untuk membeli obligasi pembayaran bunga kupon dilakukan oleh semua kantor De Javasche Bank di Indonesia dan setiap orang paling banyak hanya boleh membeli 1,19% dari seluruh nilai obligasi yang diterbitkan.

Gunting Sjafruddin adalah satu-satunya kebijaksanaan moneter yang menonjol semasa pemerintahan RIS yang berumur kurang dari setahun itu, karena pada tanggal 17 Agustu 1950 riwayat RIS berakhir dan Negara Kesatuan Republik Indonesia muncul kembali dengan UUD Sementara RI tahun 1950.

(3) Periode Republik Indonesia (1950–sekarang)

Sejarahuangkertasdiindonesia27.jpg

Pada dua dasawarsa awal (1950-1970) ditandai dengan usaha pemerintah RI untuk memiliki percetakan uang kertas dan uang logam sendiri yang dapat memenuhi persyaratan mata uang modern. Dan langkah itu dimulai pada tanggl 17 April 1952, pemerintah RI dan Johan Enschede en Zonen Grafische Inrichting NV dari Haarlem Belanda membentuk Perseroan Terbatas "Percetakan Kebayoran". Sejak itu Percetakan Kebayoran atau yang lebih dikenal dengan nama "Perkeba" mulai mencetak uang kertas RI. Seri "Pahlawan & Kebudayaan" adalah uang kertas pertama RI yang dicetak oleh Perkeba, yang kemudian dilanjutkan dengan seri-seri yang lain, meskipun ada beberapa seri yang tetap dicetak di luar negeri seperti sebagian seri Pahlawan & Kebudayaan yang masih diccetak Johan Enschede en Zonen NV, kemudian seri "Bunga & Burung" dan sebagian seri Sukarno yang masih dicetak di Thomas de la Rue, London, dan lain-lain.

Sementara itu pada tanggal 18 September 1954 berdasarkan Surat Keputusan No. 261156 / UMI diputuskan didirikan "Perusahaan Negara Artha Yasa" yang bertugas mencetak mata uang logam Indonesia dan baru mulai berproduksi pada tanggal 1 Januari 1957. Kemudian berdasarkan UU No. 19 Prp / 1960, maka Peraturan Pemerintah No. 34 / 1960 tertanggal 3 Juni 1969 mengubah status perusahaan Perkeba menjadi "Perusahaan Negara Perkeba", dan PN Artha Yasa dilebur menjadi satu, berstatus Perum dengan nama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat "Peruri". Sedangkan di sisi lain pada tanggal 1 Juli 1953 didirikan Bank Indonesia dan berakhirlah De Javasche Bank di Indonesia.

Pada tahun 1951, Pemerintah Kesatuan RI mengedarkan emisi pertama uang kertas terdiri dari pecahan 1 dan 2½ rupiah seri "Pemandangan Alam I" yang ditandatangani oleh mentri keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan dicetak oleh Security Banknote Company, Amerika Serikat. Baru pada tahun 1952 untuk pertama kalinya uang RI dicetak oleh Perkeba NV yang terdiri dari pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500, dan 1.000 rupiah. Seri ini ditandatangani oleh Gubernur Mr.Sjafruddin Prawiranegara dan Direktur Mr.Indra Kasoema.

Kemudian pada tahun 1953, Pemerintah RI mengeluarkan lagi pecahan 1 dan 2½ rupiah seri "Pemandangan Alam II" yang ditandatangani oleh Mentri Keuangan Dr.Soemitro Djojohadikoesoemo. Pada tahun 1954, pemerintah mengeluarkan pecahan bernilai 1 dan 2½ rupiah yang ditandatangani oleh mentri Keuangan Dr.Ong Eng Die.

Sementara itu pada tahun 1957 diedarkan seri Hewan dengan pecahan 5, 50, 100, 500 dan 1.000 rupiah, sedangkan pecahan 10 dan 25 rupiah terlambat diedarkan dan akhirnya ditarik lagi dari peredaran. Semua nominal ini ditandatangani oleh Gubernur Mr.Sjafruddin Prawiranegara dan Direktur TRB. Sabaroedin. Hal yang menarik dari seri ini adalah pecahan 2.500 rupiah baru diedarkan sekitar tahun 1964 dengan penandatangan Gubernur Mr.Loekman Hakim dan Direktur TRB. Sabaroedi, sedangkan pecahan 5.000 rupiah sama sekali tidak sempat diedarkan.

Kemudian pada tahun 1958, diedarkan seri pekerja tangan, yang terdiri dari pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 dan 5.000 rupiah. Disusul pada tahun 1959 dikeluarkan seri "Bunga dan Burung" yang memiliki pecahan nominal 5, 10, 25, 50, 100, 500 dan 1.000 rupiah. Kedua seri ini ditandatangani oleh Gubernur Mr.Loekman Hakin dan Direktur TRB. Sabaroedin.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mendekritkan pembubaran Majelis Konstituante dan mengakhiri berlakunya UUD Sementara RI 1950 dan menyatakan berlakunya kembali UUD RI 1945.

Kabinet kerja I yang dipimpin langsung Presiden RI dengan Mentri Pertama Ir.Djuanda Kartawidjaja dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 / 1959 tertanggal Bogor, 24 Agustus 1959 menetapkan penurunan nilai uang kertas seri hewan emisi 1957 dari pecahan bernilai 500 rupiah bergambar harimau dan 1.000 rupiah bergambar gajah menjadi tinggal 10 persen saja dari nilai semula, dan semua pecahan bernilai dibawah 500 rupiah masih berlaku dengan nilainya semula, sedangkan deposito di bank yang berjumlah melebihi 25.000 rupiah dibekukan dan ditukar dengan obligasi negara yang berbunga 3% / tahun serta jangka waktu pembayaran 40 tahun. Kebijaksanaan ini adalah untuk mengurangi volume uang yang beredar dan mencegah perdagangan gelap yang merugikan penerimaan negara. Selain itu, ditetapkan nilai resmi dollar Amerika terhadap rupiah yang semula 1 dollar sama dengan 11,40 rupiah kini ditetapkan menjadi 45 rupiah per US dollarnya. Pada masa ini diterbitkan "Pinjaman Konsolidasi 1959" yang berbentuk obligasi dan dikenal pameo di masyarakat bahwa "harimau dan gajah dikebiri" atau "bangkai harimau dan gajah bergelimpangan". Memang pada saat itu banyak orang bergelimpangan karena sangat kaget sebab uangnya menguap / hilang secara tiba-tiba.

Pada tahun 1960 dan 1964, BI mencetak uang kertas seri "Sukarno" yang terdiri dari pecahan bernilai 5 sampai 1.000 rupiah dengan penandatanganan Gubernur Mr.Rd. Soetikno Slamet dan Direktur Mr.Indra Kasoema. Selain itu pemerintah juga mencetak pecahan yang bernilai 1 dan 2½ rupiah emisi 1964 yang ditandatangani oleh mentri keuangan Soemarmo, SH. Akan tetapi yang perlu diingat uang seri Sukarno ini bukan diedarkan antara tahun 1960-1964 melainkan diedarkan sekitar awal tahun 1966 untuk mengganti uang lama yang terkena kebijakan moneter pada tanggal 13 Desember 1965. Pada tahun 1960 dan 1961, pemerintah RI sempat mengedarkan mata uang kertas pecahan 1 dan 2½ rupiah, dimana yang beremisi 1960 ditandatangani oleh Mentri Keuangan Ir. Djuanda Kartawidjaja, sedangkan yang bertahun 1961 oleh Mentri Keuangan R.M. Notohamiprojo.

Pada tahun 1963 dan 1964, BI mengeluarkan uang kertas seri pekerja Tangan yang merupakan edisi cetak ulang Seri Pekerja Tangan 1958 untuk nominal 10, 25, 50 dan 100 rupiah. Sedangkan pecahan 10.000 rupiah merupakan desain baru dengan 3 macam variasi. Semua pecahan 10.000 rupiah merupakan desain baru dengan 3 macam variasi. Semua pecahan ini ditandatangani oleh Gubernur Jusuf Muda Dalam dan Direktur Hertatijanto. Pada tahun 1963 dan 1964, BI juga mencetak uang seri "Dwikora" yang terdiri dari pecahan bernilai 1, 5, 10, 25, dan 50 sen. Uang ini diedarkan untuk menggantikan uang lama pada akhir tahun 1965 dan awal 1966 (13 Desember 1965).

Sejarahuangkertasdiindonesia28.jpg

Pada tanggal 1 Mei 1963, wilayah Irian Barat kembali dipersatukan dengan Republik Indonesia. Pemerintah RI segera mengedarkan uang kertas, rupiah seri Sukarno dengan beda warna dan ada tambahan tulisan "IRIAN BARAT". Untuk pecahan 1 dan 2½ rupiah memiliki emisi tahun 1961, sedangkan pecahan 5, 10 dan 100 beremisi tahun 1960. Tujuan dari diedarkan uang ini agar dapat menggantikan posisi uang yang beredar pada saat itu yaitu uang Gulden Nederlands Nieuw Guinea. Yang menarik dari uang ini adalah nilai tukarnya yang jauh lebih tinggi daripada nilai rupiah RI, yaitu untuk setiap 1 rupiah Irian Barat bernilai sama dengan 10 rupiah RI. Sedangkan di sisi lain jauh sebelum konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1964-1966, di wilayah Kepulauaan Riau telah beredar mata uang dollar Malaya yang juga berlaku di Singapura dan British Borneo, sehingga untuk mengatasi peredaran uang tersebut, pada tanggal 15 Oktober 1963, Pemerintah RI mengeluarkan mata uang kertas khusus Riau yang terdiri dari pecahan 1 dan 2½ rupiah yang bergambar presiden Sukarno dan ditambahi tulisan "RIAU" dan beremisi 1961. Juga diterbitkan lagi yang beremisi tahun 1960 degan pecahan 5, 10, dan 100 rupiah. Namun nasib mata uang khusus Riau hanya seumur jagung, dimana pada tanggal 1 Juli 1964 mata uang yang berlaku disana adalah mata uang rupiah sebagaimana yang berlaku di wilayah-wilayah RI lainya.

Sejarahuangkertasdiindonesia29.jpg

Pada tanggal 13 Desember 1965 melalui Penetapan Presiden RI No. 27 / 1965, pemerintah / kabinet Dwikora I menarik peredaran semua mata uang pada waktu itu dan menggantinya dengan mata uang baru dan ditetapkan bahwa nilai tukarnya 1.000 : 1. Ini artinya setiap 1.000 rupiah lama dapat ditukar menjadi 1 rupiah Baru. Pada saat itu nilai kurs dollar terhadap rupiah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, dimana menurut catatan BI, nilai tukar 1 Dollar Amerika di pasar gelap mencapai 36.000 rupiah lama. Kebijaksanaan lama dan datangnya babak baru sejarah moneter Indonesia, karena segera disusul kebijakan Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto yang menerapkan sistem anggaran berimbang dan lalu lintas devisa bebas.

Pada jaman Presiden Suharto uang pertama yang dikeluarkan adalah uang kertas seri "Sudirman" dengan pecahan 1, 2½, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 rupiah, yang ditandatangi oleh Gubernur BI Drs. Radius Prawiro dan Direktur Soeksmono B Martokoesoemo, beremisi tahun 1968 dan mulai diedarkan pada tanggal 8 Januari 1968. Pada tanggal 23 Agustu 1971, Pemerintah / kabinet Pembangunan I mendevaluasi rupiah sebesar 10%, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang semula 1 dollar sama dengan 378, kini menjadi 415 rupiah. Setelah itu pada tahun 1975, BI mengeluarkan uang kertas pecahan 1.000 rupiah bergambar Pangeran Diponegoro, 5.000 rupiah bergambar Nelayan, dan pecahan 10.000 rupiah bergambar relief Candi Borobudur. Masing-masing ditandatangai oleh Gubernur BI Drs. Rachmat Saleh dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo.

Pada tanggal 17 Juli 1976, wilayah Timor Timur, bekas jajahan Potugis menyatakan diri berintegrasi kedalam wilayah RI dan ditetapkan menjadi propinsi ke-27 negara Republik Indonesia. Sejak saat itu mata uang Portugis "Escudos Timor" dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan mata uang rupiah RI tahun 1977, BI mengeluarkan uang kertas pecahan 100 rupiah bergambar badak Jawa dan pecahan 500 rupiah bergambar wanita dan bunga anggrek, yang masing-masing ditandatangani oleh Gubernur BI Drs. Rachmat Saleh dan Direktur BI. Arifin M Siregar.

Pada tanggal 15 November 1978, kebijaksanaan pemerintah / Kabinet Pembangunan III yang dikenal dengan "KENOP 15" menetapkan nilai tukar rupiah tidak lagi terkait dengan Dollar Amerika dalam bentuk nilai tukar tetap, tetapi dibiarkan mengambang secara terkendali. Waktu itu pemerintah menetapkan nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah dari semula 1 dollar sama dengan 415 rupiah menjadi 625 rupiah atau mengalami devaluasi 50%. Pada tahun 1979 diedarkan lagi uang kertas pecahan 10.000 rupiah bergambar orang menabuh gambang (gamelan-alat musik Jawa).

Pada tanggal 30 maret 1983, Pemerintah / Kabinet Pembangunan IV mendevaluasi rupiah sebesar 38%, sehingga nilai dollar Amerika dari semula 1 dollar sama dengan 702,5 rupiah menjadi 970 rupiah. Akhirnya pada tanggal 12 September 1986, Pemerintah / Kabinet Pembangunan IV mendevaluasi kembali mata uang rupiah sebesar 45%, dimana pada awalnya 1 dollar Amerika sama dengan 1.134 rupiah berubah menjadi 1.644 rupiah.

Pada dasawarsa 1980 – 1990, BI mengeluarkan mata uang kertas emisi:

  • Tahun 1980, pecahan 1.000 rupiah bergambar Dr.Soetomo dan pecahan 5.000 rupiah bergambar Pengasah Intan;
  • Tahun 1982, pecahan 500 rupiah bergambar bunga Bangkai raksasa;
  • Tahun 1984, pecahan 100 rupiah bergambar burung Dara Mahkota;
  • Tahun 1985, pecahan 10.000 rupiah bergambar RA. Kartini;
  • Tahun 1986, pecahan 5.000 rupiah bergambar Teuku Umar;
  • Tahun 1987, pecahan 1.000 rupiah bergambar Sisingamangaraja XII;
  • Tahun 1988, pecahan 500 rupiah bergambar Rusa Timor.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan Indonesia yang semakin pesat di era tahun 1990, membuat kita memerlukan pecahan uang yang lebih besar. Akhirnya, Bank Indonesia pada tahun 1992 menerbitkan seri uang baru, dimana uang tersebut beremisi tahun 1992 dan terdiri dari pecahan 100 rupiah bergambar perahu Phinisi, pecahan 500 rupiah bergambar Orang Utan, 1.000 rupiah bergambar Danau Toba, pecahan 5.000 rupiah bergambar alat musik Sasando dan tenunan Rote, pecahan 10.000 rupiah bergambar Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan pecahan 20.000 rupiah bergambar Cendrawasih merah. Pada tahun 1993 dikeluarkan lagi pecahan 50.000 rupiah yang bergambar Presiden Suharto. Dikeluarkan juga penerbitan khusus dengan pecahan dan gambar yang sama tetapi terbuat dari bahan palstik polymer dengan pengaman berupa "holografis" Soeharto, bukan tanda air / watermark, seperti yang biasa digunakan.

Pada akhirnya di pertengahan tahun 1997, bangsa kita mengalami percobaan krisis ekonomi / financial dengan melonjaknya nilai mata uang dollar terhadap rupiah, dimana perubahan nilai tersebut teramat drastis dan menyebabkan kita berada dalam krisis yang berkepanjangan. Salah satu akibat dari krisis ini adalah kejatuhan rezim Orde Baru ditandai dengan mundurnya Presiden Suharto dari kursi kepresidenan dan dimulai Orde Reformasi. Pada saat itu pulalah pecahan rupiah kita yang terbesar diedarkan, yaitu pecahan 100.000 rupiah beremisi tahun 1999 bergambar Dr.Ir. Soekarno, Dr.Muh. Hatta dan teks proklamasi, dimana pecahan ini merupakan uang plastik (Polymer) dan dicetak di Australia dan Thailand.

Bank Indonesia kemudian mengeluarkan uang-uang baru sebagai pengganti emisi 1992:

  • Tahun 1998, pecahan 10.000 rupiah bergambar Tjut Nyak Dhien dan 20.000 rupiah bergambar Ki Hadjar Dewantoro
  • Tahun 1999, pecahan 50.000 rupiah bergambar Wage Rudolf Soepratan
  • Tahun 2000, pecahan 1.000 rupiah bergambar Kapitan Pattimura
  • Tahun 2001, pecahan 5.000 rupiah bergambar Tuanku Imam Bondjol
  • Tahun 2004, pecahan 20.000 rupiah bergambar Otto Iskandar Dinata dan 100.000 rupiah bergambar Soekarno, Hatta dan teks proklamasi
  • Tahun 2005, pecahan 10.000 rupiah bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan pecahan 50.000 rupiah bergambar I Gusti Ngurah Rai.

Penulis: Budi Setiawan
Referensi:

  • Banknotes & Coins from Indonesia 1945–1990
  • Katalog Uang Kertas Indonesia 1782–1996
  • Kliping-kliping dari majalah Femina, Intisari, dsb

Lihat pula

menuju ke www.kintamoney.com
Personal tools